Jakarta, 02 Desember 2021.
Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Timur (Sofyan) hadir dalam pertemuan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Mengusung tema "JDIHN Menyongsong Digital Government" acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH. FCB. Arb, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dan Perwakilan, dari Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak hanya kegiatan pertemuan nasional yang diselenggarakan namun pada kesempatan ini dilaksanakan juga Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terbaik (JDIHN Awards) Tahun 2021.
JDIH merupakan bagian dari JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan cara pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Peran JDIH sendiri dalam penataan regulasi nasional membutuhkan database regulasi dengan layanan berbasis internet atau online. Ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perilaku pencarian informasi masyarakat yang sebagian besar berbasis online.
Kepala BPHN menyatakan dalam laporannya bahwa tema yang diusung kegiatan adalah " JDIHN Menyongsong Digital Government ". Tema ini dipilih sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal.
Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengelola JDIHN, “ Kita semua harus berlomba-lomba dalam memberikan informasi, Information is Power” ungkap Yasonna. Pelayanan Informasi berbasis online sendiri telah mengalami peningkatan yang significant. Capaian ini diwujudkan tentunya dengan adanya keberanian untuk melakukan inovasi dan terobosan. Program PROPESI 2021 yang dilakukan oleh Pusat JDIHN secara nyata telah mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasiannya dengan Portal JDIHN.GO.ID. Keberadaan JDIH pada sebuah instansi merupakan implementasi reformasi birokrasi sekaligus reformasi digital di bidang layanan hukum, seluruh data JDIH yang terintegrasi dalam portal jdihn.go.id akan menjadi khasanah digital dokumen hukum di Indonesia untuk dapat digunakan secara cepat dan mudah oleh segenap pemangku kepentingan dan masyarakat umum. “Selanjutnya JDIHN merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air” ujar Yasonna.
Sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH, pada tahun ini kami kembali memberikan Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN. “Kepada Anggota JDIHN yang mendapat penghargaan pada hari ini, saya sampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH” ujar Yasonna. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat menginspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk segera mulai mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk dokumentasi dan informasi hukum.
Bagi Anggota JDIHN yang belum mendapat penghargaan sebagai Anggota JDIHN Terbaik di tahun ini, saya berharap tidak melemahkan semangat para pengelola JDIH di jajaran masing-masing. Selanjutnya,” Saya juga berharap dengan diterbitkannya hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH secara menyeluruh pada semua Anggota JDIH pada tahun ini, semua Anggota JDIHN dapat melakukan evaluasi internal dan pembenahan dalam pengelolaan JDIH masing-masing sehingga di tahun 2022 nanti dapat memberikan kinerja yang terbaik” ungkap Menkumham mengakhiri sambutannya dan membuka secara resmi kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). (Red. Humas Kumham Kaltim)